Kategori: pendidikan

Pendidikan Anti Korupsi banyak diperbincangkan di Indonesia, dimana banyak yang menyambut baik dari penerapan yang di ancang-ancang akan di adakan di Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui, jika Indonesia adalah salah satu negara yang tingkat kejahatan korupsi nya sudah di tingkat yang mengkhawatirkan. Banyak nya oknum-oknum yang berasal dari pejabat-pejabat tinggi negara menjadi hal yang sangat di sayangkan banyak pihak. Dari kejadian tersebut banyak sekali masyarakat yang sudah mulai tidak percaya lagi dengan sistem pemerintahan yang dijalankan. Itulah sebab nya pendidikan tentang anti korupsi ini sangat penting untuk dilakukan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhandap pemerintahan kembali membaik.

Di era digital seperti sekarang ini banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dari internet tanpa harus mengeluarkan usaha ekstra untuk mendapatkan informasi. Semua hal yang di kabarkan di internet juga nyatanya mampu mempengaruhi siapa saja orang yang sedang mendengarkan nya atau menyerap informasi tersebut. Korupsi adalah penyakit yang lama ada di Indonesia sejak dulu dan kini sudah menjamur ke banyak instansi-instansi di Indonesia. Hal kecil yang tanpa kita sadari itu adalah hal kita, sudah di rampas oleh mereka yang menyalahgunakan jabatan.

Pendidikan Anti Korupsi Diharapkan Mampu Menjadi Solusi

Walaupun keinginan untuk menerapkan pendidikan pendalaman tentang anti korupsi ini sudah lama adanya dari dulu kala, namun nyatanya di Indonesia sendiri kegiatan ini masih belum mendapatkan kejelasan. Pendidikan ini dulunya sempat di angkat oleh pemerintah untuk segera di adakan di mata pelajaran sekolam menenangan pertama (SMP) namun terkendala di banyak sistem yang mau diterapkan. Adapun penerapan pendidikan ini juga ingin di selenggarakan untuk mereka mereka yang hendak naik level ke jenjang atau jabatan yang lebih tinggi.

Baca juga: Sistem Pendidikan di Jepang

Dimana mereka nantinya akan di ambil sumpah untuk tidak melakukan tindakan korupsi jika sudah ada pada posisi yang tinggi nantinya. Namun walaupun demikian, banyak juga kendala yang di temukan oleh banyak pihak dari niatan pendidikan korupsi yang satu ini. Hingga sampau saat ini pun, Indonesia juga masih terbukti belum menyelenggarakan pendidikan yang sudah lama di janjikan oleh pemerintah tersebut.

Lebih 600 Ribu Anak Papua Tak Sekolah – Data menyebut, di Papua ada lebih 620 ribu anak di jenjang SD, SMP dan SMA/SMK tidak bersekolah atau tidak merampungkan pendidikannya. Penyebabnya kompleks, dan diperlukan kecermatan melacak jalan keluar, gara-gara beragam keterbatasan.

Untuk edukatif anak Papua, guru memegang peran utama. Karena itulah, ahli pendidikan Universitas Papua, Dr Agus Irianto Sumule menyebut, ketersediaan guru sebagai pondasi persoalan.

“Problem mendasarnya itu jikalau aku melihatnya, adalah kekurangan tenaga guru. Kita merampungkan masalah pendidikan, itu perlu Slot Gacor Malam ini dimulai berasal dari ketersediaan tenaga guru, baik tenaga guru untuk tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK,” kata Agus didalam pembicaraan dengan VOA.

Agus mengirimkan information yang merinci, ada lebih 244 ribu anak jenjang SD tidak sekolah, 224 ribu lebih di jenjang SMP dan 151 ribu lebih di jenjang SMA/SMK. Angka totalnya adalah 620.724, dan itu tersebar di tiap tiap kabupaten di tanah Papua. Kondisi ini melanggar prinsip Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sendiri yang menyebut bahwa penduduk Papua, lebih-lebih Orang Asli Papua, perlu mempunyai pendidikan minimum sekolah menengah, yakni SMA/SMK, Paket C atau sederajat.

Tahun ini tema Hari Pendidikan Nasional kita adalah ”Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar”. Melihat tema yang diangkat tahun ini, rasanya lagi-lagi Papua dapat mengalami ada masalah untuk mengejawantahkannya di dunia pendidikan yang ada.

Tercatat Lebih 600 Ribu Anak Papua Tak Sekolah

Masalah pendidikan di Papua tetap mirip seperti puluhan tahun yang lalu: kapasitas, kompetensi, distribusi, dan kekurangan guru tetap menjadi masalah utama. Rapor kebolehan literasi dan numerasi Papua tetap di bawah 50 persen, angka normal harusnya di atas 80 persen. Dengan suasana literasi dan numerasi yang rendah tersebut, dipastikan pengaruhi kesejahteraan masyarakatnya.

Jika di dunia pendidikan mengenal arti kejadian luar biasa (KLB), rendahnya tingkat literasi di Papua ini harusnya masuk didalam kategori KLB, yang perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Peran guru dan orangtua saja tidak dapat cukup. Papua butuh prinsip yang lebih konkret berasal dari pemerintah pusat sampai daerah.

Baca juga: Edukasi : Makanan Yang Mengandung Protein Yang Baik Bagi Tubuh

Papua adalah lokasi yang amat spesifik, baik berasal dari sisi bentang geografis, budaya, maupun sejarah, supaya menerapkan kurikulum yang mirip dengan kurikulum nasional tentulah tidak dapat berhasil. Jika orientasi pemerintah pusat adalah menciptakan kurikulum yang mampu sebabkan institusi pendidikannya berkompetisi secara mutu di dunia internasional, Papua dapat jadi ketinggalan gara-gara tetap mempunyai masalah akses pendidikan yang belum seluruhnya terselesaikan. Misalnya saja tingkat kehadiran guru yang memadai rendah di sekolah-sekolah di pedalaman.

Masalah pendidikan di Papua tetap amat mendasar. Sulitnya akses terhadap pendidikan dasar tetap menjadi masalah utama. Maka, bagaimana kita mampu meminta penduduk Papua dapat lebih mempunyai kebolehan menghadapi perubahan jikalau membaca saja tetap belum lancar. Tanpa kebolehan literasi yang baik, jangankan untuk melacak solusi, mengerti suasana saja tentu tidak mudah.